Ghazinews.xyz - Kelompok-kelompok Palestina menolak perubahan dalam pemerintahan Israel, menyatakan Perdana Menteri baru Israel Naftali Bennett kemungkinan akan mengejar agenda sayap kanan yang sama seperti pendahulunya, Benjamin Netanyahu.
 |
| Terkait PM Israel yang Baru, Kelompok Palestina Tetap Lanjutkan Perjuangan untuk Warga Palestina |
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pemungutan suara parlemen Israel pada hari Minggu sebagai urusan internal Israel sementara kelompok-kelompok di Gaza yang terkepung berjanji untuk melanjutkan perjuangan mereka demi hak-hak Palestina. Gaza telah berada di bawah blokade udara, darat dan laut Israel sejak tahun 2007.
Kementerian Luar Negeri Palestina, sementara itu, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak akurat untuk menyebut pemerintah koalisi Bennett sebagai pemerintah perubahan kecuali terdapat perubahan signifikan dalam posisinya pada hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka. Negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Bennett, yang mengepalai partai ultra-nasionalis Yamina dan menggambarkan dirinya sebagai figur yang lebih ke arah sayap kanan daripada Netanyahu, menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina akan menjadi bunuh diri bagi Israel. Dia juga menyerukan pencaplokan sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.
Sebagai perdana menteri, jutawan mantan pengusaha teknologi tinggi memimpin koalisi berat dari kanan, kiri dan tengah politik. Hasil analis menyatakan pemerintah Bennett berkemungkinan akan menghindari langkah besar pada isu-isu panas seperti kebijakan terhadap Palestina dan sebaliknya fokus pada reformasi domestik.
"Ini adalah urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya." Tutur Nabil Abu Rudeineh, selaku juru bicara Abbas.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri Palestina mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah Bennett.
'Bagaimana posisi pemerintah baru mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya ?."
"Bagaimana posisinya dalam proses penyelesaian dan pencaplokan ? Apa posisinya di Yerusalem dan menghormati situasi historis dan hukum di sana ? Posisinya pada perjanjian yang ditandatangani ? Posisinya pada resolusi legitimasi internasional ? Posisinya pada solusi dua negara dan negosiasi atas dasar prinsip tanah untuk perdamaian ?."
Di Gaza, kelompok Palestina bersumpah untuk terus melawan Israel.
"Kami tidak mengharapkan perubahan apapun dalam pemerintahan pendudukan, karena mereka bersatu dalam kebijakan dalam mengorbankan warga Palestina dan menyita hak-hak Palestina," ucap Sami Abu Zuhri, seorang pejabat senior Hamas.
"Terlepas dari bentuk pemerintahan di Israel, itu tidak akan mengubah cara kita memandang entitas Zionis. Ini adalah entitas penjajah pemukim yang harus dilawan dengan segala bentuk perlawanan, terutama perlawanan bersenjata." Ungkap Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas sebelum pemungutan suara parlemen Israel.
Sumber, Al Jazeera.
