Ghazinews.xyz - Serangkaian peraturan yang diajukan oleh seorang administrator partai yang memerintah India di serangkaian pulau pada Laut Arab telah menyebabkan meningkatnya emosional serta ketakutan yang meluas di antara penduduknya.
 |
| Nasib Muslim India di Lakshadweep , Nyaris Persis Dengan Keadaan di Palestina. |
Lakshadweep merupakan kepulauan indah dari 36 pulau. 10 di antaranya berpenghuni tersebar di area seluas 32 kilometer persegi di laut, sekitar 200 km lepas pantai barat daya Semenanjung India.
Penduduk terkecil di antara delapan Wilayah Persatuan (UT) India, dengan populasi sebesar 65.000 orang, 97 persen di antaranya Muslim yang kini merasakan keresahan pada serangkaian gerakan yang dilakukan oleh administrator sayap kanan yang ditunjuk oleh pemerintah federal.
Praful Khoda Patel, yang berasal dari Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi, ialah administrator non-birokrat pertama pada Kepulauan Lakshadweep. Patel pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri negara bagian Gujarat ketika Modi menjadi menteri utamanya.
Sejak dia mengambil alih pemerintahan Lakshadweep pada Desember tahun lalu, Patel telah mengusulkan sebahagian besar Undang-undang (UU) dan peraturan baru tanpa berkonsultasi bersama perwakilan yang dipilih secara lokal pada satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India selain Kashmir yang juga tunduk kepada India.
Penduduk menyatakan pengusulan UU tersebut mengancam mata pencaharian mereka, kepemilikan tanah, budaya, bahkan ekologi yang rapuh dari pulau-pulau tropis.
Proposal kontroversial berkisar dari larangan daging sapi, diskualifikasi orang dengan lebih dari dua anak yang ingin mengikuti pemilihan dewan desa, hingga pengambilalihan tanah milik penduduk setempat untuk tujuan pembangunan tanpa melindungi kepentingan pemilik tanah. Hal tersebut nyaris sama dengan apa yang di hadapi masyarakat Palestina pada lingkungan Sheikh Jarrah.
Sementara proposal saat ini tengah dipertimbangkan oleh kementerian dalam negeri federal, beberapa partai oposisi, termaksud Kongres, menuntut agar pengusulan UU tersebut dibatalkan dan berharap administrator berusia 63 tahun itu ditarik kembali.
Undang-undang paling kontroversial yang diperkenalkan oleh Patel yakni Rancangan Peraturan Otoritas Pembangunan Lakshadweep 2021, yang memungkinkan pemerintah memperoleh tanah penduduk untuk membangun jalan raya, jalur kereta api, dan proyek infrastruktur lainnya.
Terdapat rencana untuk membangun jalan selebar 15 meter, namun penduduk setempat menyatakan Lakshadweep tidak membutuhkan jalan raya, proyek semacam itu akan merusak ekologi pulau yang rapuh.
"Tidak ada ruang lingkup atau kebutuhan untuk jalan yang lebih besar," kesah Abdul Kader, selaku presiden dewan desa Kavaratti, yang menyatakan kepada media Al Jazeera.
Ukuran pulau terbesar Lakshadweep, Androth, hanya 4,9 kilometer persegi.
Dr Muneer Manikfan, seorang ahli diabetes yang serta wakil ketua dewan lokal Minicoy, berpendapat sebuah pulau yang dekat dengan Maladewa, merupakan rancangan proposal terkait daerah dengan tata letak yang buruk atau pembangunan yang usang adalah langkah yang sewenang-wenang.
"Pemerintah dapat menerbitkan rencana pembangunan suatu daerah terlepas dari apakah daerah itu berpenduduk atau tidak. Orang-orang dapat dipindahkan ke mana pun yang diinginkan oleh pemerintah," ucapnya kepada Al Jazeera.
"Komunitas lokal selamanya harus hidup dalam ketakutan jika properti mereka diambil alih oleh pemerintah kapan saja."
Sekalipun izin diberikan untuk pembangunan, draf dalam beberapa kasus menyatakan jangka waktu maksimum yang diizinkan adalah tiga tahun. Itu berarti seorang penduduk pulau hanya dapat mempertahankan rumahnya selama tiga tahun. Maka nasib gedungnya tergantung pada otoritas.
"Jika kami perlu membangun kamar tidur tambahan, katakanlah, untuk pernikahan anak-anak kami, kami tidak akan mampu. Rumah seluas 1000 kaki persegi, struktur tambahan tidak boleh lebih dari 100 kaki persegi," ungkap aktivis Cheriya Koya.
"Ketika mereka mengirim pemberitahuan untuk merobohkan seluruh gedung pada tanggal yang ditentukan, kami harus melakukannya dengan biaya kami sendiri atau kami harus membayar 200.000 rupee India ($ 2.750) sebagai denda dan 20.000 ($ 275) rupee untuk setiap hari jika kami menunda."
Bagian 72 dari rancangan proposal Otoritas Perencanaan dan Pengembangan memungkinkan pemerintah untuk mengusir seseorang dari properti yang tidak berhak dia tempati.
Lebih buruk lagi, rancangan undang-undang tersebut menyangkal perlindungan yang diberikan kepada Suku-suku disana. Mengingat penduduk asli pulau-pulau tersebut oleh konstitusi dan melanggar Undang-Undang Kasta Terjadwal dan Suku Terjadwal (Pencegahan Kekejaman) pada tahun 1989.
Muslim di Lakshadweep, diklasifikasikan sebagai Suku Terjadwal, merupakan salah satu kelompok Muslim paling langka di India yang diberikan kuota cadangan dalam pekerjaan pemerintah dan kursi di lembaga pendidikan yang dijalankan oleh negara bagian.
Penduduk memaparkan bahwa pemerintahan Lakshadweep memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan eksekutif lokal dari dewan desa dan distrik yang terpilih.
Perwakilan dewan yang terpilih tidak akan dapat membuat keputusan tentang banyak masalah yang secara langsung mempengaruhi masyarakat seperti perawatan kesehatan, pertanian, pendidikan, dan peternakan serta perikanan. Dikarenakan subjek tersebut berada di bawah kendali langsung administrasi jika proposal diterima.
Seorang pegawai pemerintah yang berbicara kepada Al Jazeera tanpa menyebut nama, mengungkapkan sekitar 500 pekerja lepas dan kontrak yang dipekerjakan di berbagai kantor pemerintah kehilangan pekerjaan mereka seusai pemerintahan baru mengambil alih.
Badan pariwisata yang dikelola pemerintah Lakshadweep, Society for Promotion of Nature Tourism and Sports (SPORTS), sendiri memberhentikan hampir 200 staf kontrak pada bulan Februari.
"Mereka ingin mengisi kekosongan tersebut dengan tenaga kerja yang dibawa oleh kontraktor dari luar," tutur salah satu karyawan tersebut.
Penduduk juga menyatakan sejumlah peternakan sapi perah telah ditutup dan ternak mereka dilelang, dengan alasan tidak layak. Mereka mengklaim bahwa rencana Patel kedepan akan mendatangkan raksasa susu yang berbasis di Gujarat untuk mendirikan gerai ritelnya di seluruh pulau.
Patel juga telah mengusulkan larangan penjualan daging sapi dan penyembelihan sapi, anak sapi, sapi jantan serta sapi betina, sejalan dengan kepercayaan Hindu.
Menurut Peraturan Pelestarian Hewan Lakshadweep, 2021, tidak ada orang yang secara langsung atau tidak langsung dapat menjual, mengangkut, menawarkan untuk dijual, ataupun membeli daging sapi berserta produk daging sapi dalam bentuk apa pun di pulau berpenduduk mayoritas Muslim, dengan pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun.
Sumber, Al Jazeera.
