Ghazinews.xyz - Media Myanmar yang berada dibawah kendali Junta mengumumkan larangan penerima televisi satelit pada Selasa (4/5), menyatakan siaran luar mengancam keamanan nasional serta akan memenjarakan siapa pun yang tertangkap bila melanggar tindakan tersebut.
 |
| Myanmar Umumkan Larangan TV Satelit Sebagai Ancaman Keamanan. |
Dengan akses Internet sebagian besar akan terputus dalam upaya memadamkan protes anti-junta dimulai sejak kudeta 1 Februari. Myanmar semakin terlihat kembali ke masa isolasi dalam keadaan yang mendahului reformasi demokrasi selama satu dekade.
"Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar undang-undang televisi dan video, terutama orang yang menggunakan antena parabola akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500.000 kyat (US $ 320)," ucap media televisi pemerintah MRTV.
"Media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, serta mendorong mereka yang melakukan pengkhianatan."
Dalam menghadapi oposisi yang meluas, junta tengah mengupayakan untuk menegakkan ketertiban sejak menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan mengakhiri transisi yang tidak stabil menuju demokrasi.
"Kekerasan telah meningkat sejak kudeta dan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 760 warga sipil," ucap kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Namun Junta membantah angka tersebut dan mengatakan 24 polisi serta tentara tewas dalam protes aksi tersebut.
Media Myanmar melaporkan bahwa lima orang tewas setidaknya satu akibat serangan bom parsel pada hari Selasa, termaksud seorang anggota parlemen yang digulingkan serta tiga petugas polisi yang telah bergabung dengan gerakan bersama sipil yang menentang kekuasaan militer. Sedang, Tentara Myanmar tidak mengomentari klaim tersebut.
Penduduk desa telah menemukan jenazah yang dipenggal dari seorang administrator lokal yang ditunjuk oleh junta di wilayah barat laut Sagaing, penyiar independen DVB melaporkan, sehari setelah pejabat lokal lainnya ditikam hingga tewas di kota terbesar, Yangon.
Reuters tidak dapat menghubungi polisi setempat untuk dimintai konfirmasi perihal kejadian tersebut.
Para pendukung pro-demokrasi mengadakan aksi protes pada hari Selasa di kota terbesar kedua di Mandalay, termaksud yang dilakukan oleh staf pendidikan yang menyerukan boikot sekolah beserta universitas ketika mereka dibuka kembali pada bulan Juni, Myanmar Now melaporkan.
Junta memaparkan mereka harus merebut kekuasaan sebab keluhan atas kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi tidak ditangani oleh komisi pemilihan yang menganggap pemilu tersebut adil.
Aung San Suu Kyi, 75, telah ditahan sejak kudeta bersama dengan anggota partainya.
Sumber, channelnewsasia.
