Ghazinews.xyz - Lebih dari 500 mantan pendukung Joe Biden beserta staf Partai Demokrat meminta Gedung Putih untuk berbuat lebih banyak dukungan untuk Palestina serta meminta pertanggungjawaban pemerintah Israel atas apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), setelah 11 hari kekerasan di Gaza.
 |
| 500 Staf dan Pedukung Biden Desak Gedung Putih Lakukan Upaya Lebih Untuk Palestina. Sebuah surat kepada Biden yang diterbitkan Senin, para staf memuji pemerintah karena menjadi salah satu perantara gencatan senjata antara Israel dan Hamas, akan tetapi menuntut Gedung Putih meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya, The Hill melaporkan. |
“Kami memuji upaya Anda untuk menengahi gencatan. Namun, kami juga melihat tindakan berlebih Israel yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir di Israel maupun Palestina, kami mohon Anda untuk terus menggunakan pengaruh Anda untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya dengan meletakkan dasar demi keadilan dan perdamaian abadi." Tulis seorang Staf pada selembar surat.
Kelompok tersebut secara khusus meminta Biden untuk tegas mengutuk tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina."
Israel dan Hamas mencapai gencatan pada minggu lalu, dinegosiasikan oleh Mesir, setelah lebih dari seminggu pertempuran yang memakan korban ratusan warga Palestina dan puluhan orang Israel.
Para staf meminta Biden untuk mengakhiri kondisi yang mendasari pendudukan, blokade, dan perluasan pemukiman yang mengarah pada periode yang sangat merusak dalam 73 tahun sejarah perampasan dan pembersihan etnis, yang mereka tulis akan membantu memastikan gencatan yang langgeng dan terwujudnya masa depan yang ditandai dengan perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina.
Secara khusus, mereka meminta Gedung Putih untuk menuntut agar pemerintah Israel mengakhiri perluasan pemukiman pada sisi Tepi Barat, melindungi warga Palestina yang menjadi sasaran serangan oleh warga Israel, dan mencabut blokade Gaza, yang menurut mereka telah menjadikannya penjara terbuka yang tidak bisa dihuni.
Mereka juga menuntut Gedung Putih untuk memperjuangkan apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran Israel dari apa yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional dan mendukung hak Palestina menentukan nasib sendiri.
The Hill menghubungi Gedung Putih untuk memberikan komentar.
Kelompok tersebut juga menyuarakan keprihatinan dengan peralatan militer yang disuport AS serta digunakan oleh Israel. Para staf menulis bahwa peralatan tersebut digunakan untuk agresi Israel terhadap warga sipil, menargetkan jurnalis, dengan tindakan keras menekan protes di Israel, di sisi Tepi Barat, dan Yerusalem.
Surat itu meminta Biden untuk menyelidiki apakah serangan Israel baru-baru ini di Gaza melanggar Undang-Undang Leahy, yang melarang militer AS memberikan bantuan militer kepada pasukan keamanan asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Kelompok tersebut juga menulis bahwa mereka tak mampu memandang foto-foto warga sipil Palestina di Gaza yang menerima tindakan dari Israel, kebanyakan telah menjadi tunawisma akibat serangan udara Israel dan menimbulkan emosi Berlebih atas upaya Israel secara paksa dan secara ilegal mengusir warga Palestina di Sheikh Jarrah.
Surat itu juga menjelaskan kelompok tersebut telah dikejutkan oleh serangan udara Israel yang meratakan sebuah bangunan di Kota Gaza yang menampung organisasi berita internasional, termasuk The Associated Press dan Al-Jazeera.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) beserta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela keputusan untuk menargetkan gedung tersebut, dengan alasan bahwa aset Hamas berada di dalam gedung tersebut.
Kelompok tersebut juga mengungkapkan bahwa Israel memiliki kecenderungan untuk menerima tanggapan yang tidak proporsional, saraya mencatat tingginya jumlah korban yang diderita warga Palestina selama 11 hari konflik.
"Penolakan berlarut-larut Israel guna mempertimbangkan gencatan juga menempatkan posisi masyarakat Israel dalam bahaya, memperpanjang respon serangan Hamas terhadap tindakan Israel dan serangan udara Israel menjadi siklus yang pasti akan berulang selama kita membiarkan status quo tetap berlaku, di mana Masyarakat Palestina tidak memiliki status kebebasan dan Israel mengontrol hidup mereka untuk selamanya," Imbuh kelompok tersebut.
Menurut siaran pers, surat tersebut ditulis oleh koalisi Palestina, Israel, Yahudi dan mantan staf sekutu. Tanda tangan di dalamnya termaksud mereka yang bekerja di markas besar pendukung nasional, Komite Nasional Demokrat, dan di 22 negara bagian.
Sumber, Palabroad.
