Ghazinews.xyz - Sekelompok bipartisan senator AS pada Selasa (27/4) mendesak pemerintahan Biden guna menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap junta di Myanmar, termaksud menekan pendapatan perusahaan energi negara, sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.
 |
| Mereka ingin pemerintahan Biden menghentikan royalti yang mengalir dari bisnis termasuk perusahaan energi utama AS Chevron Corp. |
Senator Jeff Merkley, seorang Demokrat, dan Marco Rubio, seorang Republikan, sert empat orang lainnya mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah surat untuk 'mencari jalan baru guna mendukung rakyat Burma dalam perjuangan berkelanjutan mereka untuk demokrasi serta menghadapi meningkatnya kejahatan terhadap kemanusiaan.'
Mereka ingin pemerintahan Biden menghentikan royalti yang mengalir dari bisnis termasuk perusahaan energi utama AS Chevron Corp ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, atau MOGE, sebuah badan di dalam Kementerian Energi.
MOGE memberikan dukungan keuangan kepada para pemimpin militer, beserta Jenderal Min Aung Hlaing, yang sudah berada di bawah sanksi AS.
MOGE ialah mitra di Yadana, ladang gas alam di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham.
Kelompok hak asasi manusia telah mendesak perusahaan energi termasuk Chevron dan Total guna memutuskan hubungan dengan Myanmar seusai militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari, memenjarakan serta menindak para pengunjuk rasa serta lebih dari 750 orang telah terbunuh.
"Pendapatan gas dari usaha patungan yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, menghasilkan pembayaran tunai sebesar US $ 1,1 miliar per tahun," ucap para senator.
Mereka mengusulkan usaha membayar pendapatan menjadi perwalian yang akan diadakan sampai Myanmar memiliki pemerintah yang dipilih secara demokratis atau guna digunakan untuk tujuan kemanusiaan, menurut surat tersebut, salinannya diperlihatkan oleh Reuters.
Seorang perwakilan Chevron menyatakan setiap pengalihan pendapatan atau pajak yang terutang kepada MOGE ke rekening escrow dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak serta berpotensi menempatkan karyawan dari mitra usaha patungan pada risiko yang tidak semestinya dari tuntutan pidana."
Total tidak segera menanggapi permintaan komentar. Departemen Negara dan Keuangan tidak menanggapi.
Chevron membayar sekitar US $ 50 juta pada Myanmar antara 2014 dan 2018, menurut Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif, yang berupaya meningkatkan transparansi dalam bisnis internasional.
Sumber, Channelnewsasia, Reuters/Vc.
