 |
| Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Dbeibeh beserta delegasi kementerian akan melakukan kunjungan pertama mereka ke Turki. |
Pemerintah persatuan baru Libya dilantik pada 15 Maret dari dua pemerintahan yang bertikai yang telah memerintah wilayah timur dan barat, menyelesaikan transisi kekuasaan yang mulus setelah satu dekade kekacauan yang hebat.
Turki telah mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli melawan Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di timur, yang antara lain didukung oleh Rusia, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Kepresidenan Turki mengatakan Dbeibeh akan mengadakan kunjungan dua hari atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan, menambahkan bahwa dia dan Erdogan akan memimpin pertemuan pertama Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi Turki-Libya di Ankara.
"Pada pertemuan dewan yang akan diadakan dengan partisipasi menteri terkait, semua aspek hubungan Turki-Libya, yang memiliki hubungan bersejarah yang mengakar, akan dibahas, langkah-langkah yang dapat diambil untuk lebih meningkatkan kerja sama akan dievaluasi," ucapnya pada hari Minggu.
Media pemerintah Turki melaporkan bahwa Dbeibeh akan mengunjungi Ankara dengan satu tim yang terdiri dari 14 menteri, lima wakil perdana menteri, kepala staf, dan pejabat lainnya. Ia menambahkan kerja sama di bidang energi dan kesehatan akan dibahas, bersamaan dengan dimulainya kembali proyek oleh perusahaan Turki yang dihentikan karena perang.
Pada 2019, Ankara menandatangani perjanjian demarkasi maritim dengan GNA di Mediterania Timur, dan perjanjian kerja sama militer di mana Turki mengirim penasihat dan pelatih militer ke Tripoli.
Ankara juga mengirim perangkat keras militer serta pejuang Suriah guna membantu GNA memblokir serangan LNA di Tripoli tahun lalu.
Perjanjian maritim memperumit perselisihan Ankara mengenai eksplorasi energi lepas pantai di Mediterania dengan negara-negara termasuk Yunani, yang melihat langkah tersebut melanggar hak kedaulatannya.
Antara Yunani dan Turki berselisih tentang berbagai masalah berusia puluhan tahun mulai dari hak mineral di Laut Aegea hingga pulau Siprus yang terbagi.
Athena, yang menentang perjanjian maritim antara Tripoli dan Ankara, menyerukan agar perjanjian itu dibatalkan pada Selasa, karena negara itu membuka kembali kedutaan besarnya di Libya setelah tujuh tahun.
Dbeibeh, yang dipilih melalui proses yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kesepakatan ekonomi antara GNA dan Turki harus tetap ada.
Turki, Mesir, dan UEA masing-masing menyambut baik penunjukan pemerintah baru, seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, kekuatan asing yang mendukung masing-masing pihak belum mengeluarkan pejuang atau senjata.
Dewan kepresidenan baru Libya mengunjungi Turki bulan lalu guns menjalin komunikasi yang baik kepada Erdogan.
Sumber, Aljazeera.
