Ghazinews.xyz - Para pemimpin negara bagian Asia Tenggara berkumpul di Indonesia, Jakarta, dalam konteks pertemuan fisik pertama guna mencoba dan mengakhiri kekerasan serta ketidakstabilan di Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari.
Pertemuan yang dimulai pada pukul 14.30 WIB, Sabtu (24/4) pada Sekretariat Asean di Jakarta, melibatkan Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi yang memimpin kudeta militer dan menggulingkan pemerintah sipil yang telah terpilih secara demokratis. Insiden tersebut telah menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis politik dan ekonomi.
Pertemuan tersebut diawasi dengan ketat dalam bentuk upaya internasional terkoordinasi pertama guna meredakan krisis, yang telah menyebabkan kurang lebih 739 orang tewas dan lebih dari 3.300 orang dipenjarakan disusul aksi kekerasan militer terhadap pengunjuk rasa, menurut organisasi hak asasi manusia, beserta Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
"Keprihatinan yang mendalam tentang situasi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang sulit ini." Ucap Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, pada Jum'at.
Asean, yang mengambil keputusan melalui konsensus, belum secara resmi mengecam tindakan kudeta tersebut. Namun negara anggota seperti Malaysia, Singapura serta Indonesia telah mengecam tindakan kekerasan tersebut.
Inisiatif yang tengah dipertimbangkan agar ASEAN menunjuk utusan khusus guna Myanmar serta agar blok tersebut memberikan bantuan kemanusiaan.
"Kami berharap (KTT Sabtu) besok akan mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar," pungkas Retno.
"Pada prinsipnya, pertemuan yang berkontribusi guna mencari solusi untuk krisis yang semakin dalam di Myanmar dipersilahkan pertemuan yang mengecualikan orang-orang Myanmar akan tetapi menyertakan pimpinan pembunuh yakni Min Aung Hlaing sepertinya tidak akan membantu." Pungkas Dr Sasa, Menteri Kerjasama Internasional Pemerintah Persatuan Nasional yang terdiri dari anggota parlemen Myanmar yang digulingkan beserta pemimpin protes anti kudeta serta etnis minoritas.
"Perwakilan sah rakyat yang mewakili negara Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, siap untuk terlibat dan menghadiri setiap pertemuan ASEAN terkait permasalahan yang melanda Myanmar."
Sumber, TheStraitsTime.