Ghazinewss.blogspot.com - Palestina : Israel telah terima surat dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang secara resmi menjabarkan masalah serta peristiwa yang akan menjadi subjek penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan Israel. Demikian laporan yang dirilis media lokal Israel, Israeli Channel 13.
 |
| Kekerasan yang dilakukan oleh tentara zionis Israel kepada masyarakat Palestina |
Surat itu diberitakan telah dikirim ke Israel pada akhir pekan lalu dan saat ini dalam tanggapan tengah dirumuskan oleh Dewan Keamanan Nasional Israel.
Satu setengah halaman surat itu menyatakan bahwa ICC bermaksud menyelidiki tiga peristiwa dan area perang 2014 antara Israel dan Hamas, Kebijakan pemukiman Israel, serta protes Great March of Return 2018, sebagaimana puluhan warga Palestina terbunuh.
ICC, maupun Israel, telah mengkonfirmasi perihal pengiriman surat atau tanda terima surat tersebut.
Menurut laporan, Israel memiliki waktu selama 30 hari guna menanggapi serta diyakini bergeser dari posisi sebelumnya menolak untuk bekerja sama dengan pengadilan internasional, namun mereka mengharapkan untuk satu opsi guna mempertanyakan yurisdiksi hukum ICC untuk menyidangkan kasus tersebut.
Diketahui, masa jabatan ketua jaksa saat ini di ICC, Fatou Bensouda, akan berakhir pada bulan Juni, dan Israel memiliki harapan besar tentang penggantinya kedepan, anggota parlemen Inggris Karim Khan, akan lebih menguntungkan Israel, dan bahkan dapat mengakhiri penyelidikan seperti dikutip dari Al Araby, Jumat (19/3).
Dalam laporan ICC, mulai mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada mantan perwira militer Israel dalam beberapa bulan mendatang. Perihal berita tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mencari dukungan dari sekutu Eropa, menurut penyiar publik Kan.
Kedua pejabat teras Isreal tersebut berargumen bahwa, ICC menyimpang karena sistem hukum independen untuk menuntut kejahatan perang sudah ada di Israel.
Upaya Netanyahu dan Gantz didukung penuh Presiden Reuven Rivlin dan kepala IDF Aviv Kohavi, yang saat ini tengah melakukan perjalanan tiga hari menuju Eropa untuk membela kasus Israel.
Kepala jaksa ICC Fatou Bensouda, mengumumkan pembukaan resmi investigasi kejahatan perang pada 3 Maret.
"Investigasi mencakup kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan yang diduga telah dilakukan dalam kasus tersebut sejak 13 Juni 2014," katanya dalam sebuah pernyataan.
Meski ditolak oleh Israel beserta sekutu internasionalnya, langkah tersebut hangat oleh warga Palestina, Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menggambarkan langkah tersebut sebagai "kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan".
Sejak pengumuman tersebut, Ramallah telah menyiapkan dokumen serta menyerahkan bukti kejahatan perang Israel kepada ICC.
